Sarasehan Hoax Crisis Center Kalbar: Bawaslu Akui Tren Peningkatan Hoax Jelang Pemilu 2019

Sarasehan Hoax Crisis Center Kalbar: Bawaslu Akui Tren Peningkatan Hoax Jelang Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat menilai tren kampanye Pemilu 2019 sudah mulai meningkat. Ada tiga pola yang sudah dipetakan Bawaslu. Pertama berkaitan bahwa pemilu tidak lepas dari politisasi yang berbau SARA. “Bentuknya seperti berita hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza dalam Sarasehan Bersama Hoax Crisis Center (HCC) Kalbar dengan tema Hoaks dan Ujaran Kebencian Ancaman Keberagaman di Kalimantan Barat, Rabu (29/8/2018).

Semua kalangan sepakat untuk perangi hoax

Kedua, pola yang muncul adalah meningkatnya kampanye hitam. Isu yang diangkat mengenai kualitas dan sejauh mana kinerja kandidat yang akan maju dalam Pemilu 2019. “Jika itu kampanye hitam maka bisa dilaporkan ke Bawaslu sesuai mekanisme yang ada,” ujar Faisal. 

Ketiga, lanjut Faisal, meningkatnya aktivitas media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan kandidat yang akan maju. “Pola ketiga ini masih belum jelas bahasanya, apakah ini masuk dalam kampanye di media medsos,” katanya.

Faisal Riza (kanan) Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kalbar 

Sampai saat ini, Bawaslu sudah melaporkan dua akun media sosial yang diduga mwngandung Hate Speech atau ujaran kebencian. 

“Keterangan polisi dari laporan harus dicek lagi. Disini kami bingung, kenapa akun teroris mudah sekali dicek,” jelasnya. 

Kedepannya, Bapak Faisal akan memastikan Bawaslu akan terus bekerja memantau aktivitas kampanye di media sosial. Sebab diakui Faisal pengawasan sulit dilakukan karena pada kenyataannya, ada beberapa akun yang tidak didaftarkan ke PKPU, meskipun sudah ada peraturan bahwa kandidat yang maju harus mendaftarkan akun-akun media sosialnya. 

Akun yang non-resmi atas nama relawan dan lainnya juga harus diawasi. Ke depan Bawaslu akan kolaborasi untuk pengawasan partisipatif dan melibatkan Hoax Crisis Center. 

Baca juga: Amcor Untan Mengikuti Diskusi 'Mmelawan Berita Bohong dalam Kampanye Pemilu'

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar Ismail Ruslan mengakui provinsi Kalimantan Barat rawan konflik, apalagi menjelang konstestasi pemilu. Ini sesuai dengan kajian yang dilakukan Polri dan Bawaslu. 

Menurut Ismail, FKUB juga punya peran untuk mencegah konflik terjadi. FKUB mengharapkan peran tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat/etnisnya yang memiliki jejaring untuk menjangkau masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar Ismail Ruslan

“Dalam pilkada kemarin, FKUB juga melakukan kontra narasi. Kami menyadari peran tokoh agama sangat penting, mereka punya jejaring media dan punya media sendiri,” jelasnya. 

Dalam menetralisir hoaks maupun ujaran kebencian, FUKB menyampaikan narasi perdamaian melalui khutbah. FKUB menggunakan pendekatan budaya melalui organisasi kemasyarakat. Ismail menegaskan dua hal ini harus berjalan seiringan.

Ismail Ruslan: Kerjasama dengan institusi pemerintah dan elemen masyarakat lainnya juga diperlukan. Satu contoh, kerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura melalui deklarasi damai dengan melibatkan seluruh masyarakat. FKUB juga mendatangkan tokoh agama nasional untuk menjaga persatuan dan kedamaian.

As Inteldam XII/TPR Kolonel TNI Wulang mengatakan bahwa informasi yang beredar mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, berita benar punya tujuan positif. Sementara itu, berita tidak benar punya tujuan negatif.

Baca juga: Cari Tahu Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri Terbaru 

Kolonel TNI Wulang menegaskan sama seperti kepolisian, Kodam XII/Tanjungpura juga memiliki satuan siber guna mengantisipasi hoaks. Ia mengajak masyarakat bersama-sama galang semangat meluruskan informasi-informasi yang tidak benar di era teknologi saat ini. 

As Inteldam XII/TPR Kolonel TNI Wulang sepakar perangi hoax dan ujaran kebencian

Salah satu cara adalah menjadikan gadget kita sumber kekuatan melawan hoaks dan ujaran kebencian. Sadarkan juga teman-teman dan keluarga kita untuk tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian. 

Kolonel TNI Wulang: masyarakat jangan menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Pasalnya, penggunaan teknologi yang canggih saat ini memudahkan pelacakan para pelaku-pelakunya. Jika tidak bijak ber-sosmed, kita bisa dijatuhi hukuman dan pelanggaran UU ITE.

“Bisa dikejar dan ditindak. Jadi, jangan sampai menyebar hoaks. Sebagai pemeluk agama, saya percaya Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita sebarkan berita bohong, Tuhan pasti membalas dan dosanya ditanggung masing-masing. Balasannya bukan di dunia, tapi di akhirat nanti,” jelasnya.

Baca juga: Jurnalis Perempuan Khatulistiwa: Perkuat Literasi, Minimalisir Hoax

Rektor Universitas Tanjungpura, Prof Dr Thamrin Usman mengatakan hoaks adalah fitnah. Ketika manusia lahir di muka bumi ini, fitnah sudah ada. Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi masih jadi bahan evaluasi di Indonesia, apakah ke arah postif atau negatif. 

Prof Dr Thamrin Usman, DEA dalam Sarasehan Hoax Crisis Center

“Melalui pendidikan tinggi, kami memberikan kesempatan untuk membentuk dan membiasakan pola pikir kritis dan rasional,” katanya. 

Prof Dr Thamrin Usman: Apakah teknologi membawa manfaat atau mudarat. Generasi milennial adalah generasi harapan dan Indonesia akan memasuki usia emas. Teknologi diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk adu domba. Hoaks tersebar melalui aliran informasi. Konten hoaks dibuat dengan teknik hypnowriting. Cara menguliknya dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal (pesan tersembunyi).

Pilar utama pembangunan sumber daya manusia pada jenjang pendidikan tinggi dicapai pertama, melalui sistem pendidikan berkualitas serta relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 

Kedua, pembangunan karakter baik aspek spiritual atau keagamaan serta hubungan sosial terkait etika dan moral. Ketiga, peningkatan softskill untuk menghasilkan generasi kreatif dan berdaya saing tinggi.

“Solusi menangkal hoaks adalah dengan membiasakan untuk klasifikasi (tabayyun) dan menganalisis informasi. Harapannya agar mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak dan arif sesuai fakta,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua HCC Kalbar Edho Sinaga mengatakan sarasehan merupakan program pamungkas HCC Kalbar dari berbagai rangkaian kegiatan yang digelar sepanjang Juli-Agustus 2018. 

“HCC Kalbar menjadi percontohan beberapa negara di dunia dalam upaya melawan hoaks dan mengklarifikasi informasi yang beredar di era pesatnya teknologi dan informasi, khususnya media sosial. Sebab, sudah ada kasus-kasus di dunia maupun Indonesia, hoaks memakan korban jiwa,” ungkapnya. 

Edo Sinaga, Ketua Hoax Crisis Center

Edo Sinaga menimpali KPU dan Bawaslu mendapat apresiasi tinggi di dunia internasional pasca penyelenggaraan Pilkada Kalbar Tahun 2018. Padahal, sebelumnya Kalbar menjadi daerah indeks kerawanan Pemilu versi Bawaslu dan Polri. 

“Apresiasi juga diberikan kepada Pangdam dan Kapolda yang telah mewujudkan situasi dan keamanan di Kalbar,” terangnya.

Kalbar diakui dunia dalam hal melawan hoaks. HCC Kalbar berterimakasih kepada masyarakat Kalbar yang telah membantu perangi hoaks guna menjaga keamanan dan kedamaian. Melalui website kalbar.turnbackhoax.id , masyarakat bisa ketahui apakah informasi yang beredar di media sosial merupakan hoaks atau tidak. Masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi Hoax Buster Tools (HBT) yang bisa digunakan untuk cek fakta. 

"Menghadapi Pilpres 2019, HCC Kalbar akan buka grup Whats App (WA) untuk verifikasi apakah informasi berkembang adalah hoaks atau tidak, Akhir September 2019 akan di-launching.  Informasi harus tepat, terukur dan benar. Walaupun berbeda agama dan pilihan, mari rawat keberagaman. Rawat akal sehat kita, mari jaga bangsa dan negara ini. Mari perangi hoaks,” pungkasnya.

Kegiatan HCC dihadiri oleh berbagai unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, KPU, Bawaslu, Kesultanan Pontianak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Budayawan, Tokoh Sejarawan, Pemimpin-Pemimpin Redaksi media lokal Kalbar, Jurnalis, organisasi kemahasiswaan dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak.

Sarasehan Hoax Crisis Center Kalbar: Bawaslu Akui Tren Peningkatan Hoax Jelang Pemilu 2019